“Hal ini bisa juga meminimalisasi penyalagunaan BLT menjadi alat kampanye politik pihak tertentu. BLT ini hak masyarakat, bukan hadiah penguasa. Jadi jangan dilabeli dengan materi-materi kampanye atau pencitraan siapapun,” tegas Mulyanto.
Syarat ketiga, kata Mulyanto, Pemerintah harus memperbaiki sistem pengawasan untuk meminimalisasi penyimpangan penyaluran BLT. Pemerintah harus menyiapkan aparat penegak hukum dan aturan yang tegas untuk menindak pihak-pihak yang coba berbuat curang. Jangan seperti sekarang dimana sistem pengawasan lemah sehingga BLT bocor dikorupsi banyak pihak.
“Hal lain yang perlu dilakukan juga Pemerintah harus melakukan efisiensi anggaran. Pengurangan atau pengalihan subsidi BBM sebaiknya harus diikuti dengan efisiensi anggaran. Jangan sampai subsidi untuk rakyat dikurangi tapi subsidi untuk pengusaha dan kelompok bisnis tertentu tetap jalan. Contohnya pemberian dana PSN ke proyek komersial swasta seperti PIK 2 dan BSD. Kebijakan ini tentu tidak adil,” ujar Mulyanto.
Selain itu, lanjut Mulyanto, Pemerintah harus berani mengevaluasi proyek ambisius yang menelan anggaran sangat banyak seperti IKN. Pemerintahan Prabowo harus berani ambil sikap atas proyek tak terencana ini. Bila dianggap memberatkan APBN sebaiknya dihentikan. Apalagi Presiden Joko Widodo secara tidak langsung menyatakan sudah nyerah karena baru menyadari bahwa memindahkan ibu kota negara dan ASN tidak mudah.
“Syarat ini perlu dilakukan agar bantuan tepat sasaran dan masyarakat miskin tidak makin berat beban hidupnya,” tandas Mulyanto.***
