Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan. Menurutnya pemerintah harus menghitung dengan cermat rasio produksi terhadap konsumsi beras dengan data yang akurat sehingga tidak gegabah memutuskan impor beras.
“Saya menilai pemerintah harus sadar bahwa kebijakan penurunan anggaran kementan secara tajam dan juga subsidi pupuk yang juga turun serta harga pupuk nonsubsidi yang melonjak 2-3 kali lipat telah berdampak signifikan menyebabkan produksi Pertanian tidak naik padahal iklim saat ini sebenarnya sangat mendukung,” ungkap Johan.
Anggota Fraksi PKS ini dengan tegas menolak kebijakan impor beras terutama saat panen raya dan terus menyayangkan terjadinya peningkatan impor komoditas pangan lainnya mulai dari jagung hingga kedelai.
“Kita menilai bahwa pemerintah ngotot melakukan impor beras telah berdampak sangat buruk bagi petani dan faktanya berdampak meningkatnya kemiskinan di pedesaan, peralihan penguasaan lahan dari masyarakat desa ke pemodal dan hancurnya kedaulatan pangan nasional. Jadi kita lihat tidak ada gunanya anggaran untuk mengatasi kemiskinan begitu besar namun dirusak oleh kebijakan impor yang malah membuat angka kemiskinan semakin meningkat”, sesal Johan.
Wakil Rakyat dari Pulau Sumbawa ini mengingatkan pemerintah bahwa tahun ini pangan pokok kita mengalami ancaman serius karena terjadinya musim tanam dan panen pertama justeru terancam oleh curah hujan yang tinggi, banjir dan hama di sebagian wilayah sentra produksi pangan.
“Sebagai catatan bahwa produksi padi kita hanya meningkat sedikit pada 2020 lalu sebesar 0,09%; kemudian menurun 0,42% (2021) dan sedikit meningkat 0,61% pada tahun 2022 lalu. Maka keseriusan pemerintah menjadi kunci bagi upaya peningkatan produksi padi ke depan di tengah ancaman cuaca ekstrim dan diperlukan kepekaan pemerintah terhadap nasib jutaan petani dengan cara membatalkan rencana impor beras,” demikian tutup Johan Rosihan.***
